Cara Pandang Lain


Sistem Pancasila

 Berbagai permasalahan terus menerus mendera negara ini tanpa henti, dan tanpa solusi nyata. Berdasarkan asumsi di “Benang Kusut Negeriku”, disimpulkan bahwa ada kesalahan di dalam sistem kenegaraan ini. Kesalahan ini mengakibatkan sistem menghasilkan produk yang salah. Menghukum manusianya hanyalah memberikan penyelesaian sementara, dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena sistem yang salah akan selalu memproduksi lagi manusia-manusia yang salah tersebut.
Prinsip dasar pembentuk sistim negara ini adalah Pancasila. Dan mengingat Pancasila jelas-jelas berisikan nilai-nilai yang luhur, maka dapat disimpulkan bahwa cara pandang dan cara penerapan dari Pancasilalah yang salah.
Salah satu alternatif perbaikan adalah dengan memandang Pancasila sebagai sebuah sistem lengkap, yang terdiri dari input-proses-output. Cara pandang ini mengadopsi prinsip ISO: bahwa suatu sistem harus mempunyai standart yang jelas dan terukur, dan mempunyai mekanisme Continuous Improvement. Maka kira-kira seperti ini gambar sistem Pancasila:
1. Input dan Output
Sebagaimana sistem di ISO, maka input dan output harus didefinisikan dengan jelas spesifikasi teknisnya dan harus terukur. Tanpa input yang baik tidak mungkin didapatkan output yang baik.
Sebagai input adalah Sila 1,  karena Sila 1 bersifat asasi dan menjadi jiwa bagi seluruh sila lainnya. Bagi Pancasila, Sila 1 hanya menjadi input, dan bukan menjadi proses. Karena proses berketuhanan adalah wilayah dari agama. Ruang lingkup agama adalah mencakup seluruh kehidupan manusia lahir batin dunia akhirat, sedangkan Pancasila adalah khusus dimaksudkan untuk membentuk kehidupan bernegara. Hubungan Agama dengan Pancasila adalah seperti gambar berikut:

Sedangkan output adalah Sila 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Negara akan dianggap gagal apabila output ini tidak tercapai. Pilihan Keadilan sebagai output adalah sangat tepat, sesuai dengan urutannya: adil, makmur, sentosa (sejahtera). Ketidak adilan jauh lebih berat ditanggung dibandingkan ketidak makmuran. Apabila keadilan sudah ditegakkan, maka kemakmuran dan kesejahteraan akan menyusul. Tetapi jika kemakmuran yang didahulukan, maka keadilan belum tentu akan tercapai. 

2. Proses
Sila 2, 3, dan 4 adalah proses di sistem Pancasila. Sebagaimana sistem di ISO, maka parameter-parameter proses harus didefinisikan dengan jelas dan terukur, agar proses dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan.
Proses adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi yang diinginkan sesuai dengan masing-masing sila. Proses dilakukan berkelanjutan agar dapat mengikuth perubahan dan perkembangan jaman. Secara umum proses ini dapat berupa pengkajian, pengujian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penataran, sertifikasi, dan seterusnya. Secara khusus dapat dicontohkan:
·      Sila 2 : menghidupkan kembali kurikulum Budi Pekerti yang diajarkan sejak usia dini.
·      Sila 3 : mengantisipasi semua kemungkinan perpecahan sampai ke level dasar.  
·      Sila 4 : kegiatan yang menjaga & meningkatkan level demokrasi kerakyatan di negara ini
Input dari Sila 2 adalah Sila 1, norma kemanusiaan universal, budaya bangsa, dan adat istiadat. Output proses ini adalah Negara Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, beserta para manusianya yang sangat berperi kemanusiaan.
Input dari Sila 3 adalah output dari Sila 2 dan semua ajaran yang membangkitkan jiwa persatuan. Output proses ini adalah Negara Indonesia yang bersatu, beserta para manusianya yang rela mengorbankan kepentingan partai, golongan, suku, bahkan jiwa raga dan hartanya demi negara.
Input dari Sila 4 adalah output dari Sila 3 dan Hikmat Kebijaksanaan dalam demokrasi kerakyatan. Output proses ini adalah Negara Indonesia yang benar-benar mewujudkan Sila 5 Keadilan Sosial, beserta para manusianya yang rela dan tulus berjuang dan bekerja untuk rakyat dan negara.

 - Last updated: 03/11/11 -

 Penerapan Sistem Pancasila >>
*
__Toleransi__ __Wakil Rakyat__ __Hikmat Kebijaksanaan__
TOLERANSI VS TENGGANG RASA
Toleransi dan tenggang rasa mempunyai arti yang mirip. Akan tetapi dalam penggunaannya timbul pergeseran arti, sehingga kurang lebih menjadi seperti berikut: Toleransi adalah cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Tenggang rasa adalah cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita.



Baca selengkapnya >>
MENJAGA TRANSPARANSI DAN KOMUNIKASI
Menjaga transparansi dan komunikasi adalah penting sekali untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang bisa merugikan antara dua belah pihak.
Baca selengkapnya >>

Hikmat dan Kebijaksanaan mempunyai arti yang hampir sama, Hikmat lebih ke arah ketinggian level batin, sedangkan Bijaksana lebih ke arah ketinggian level berpikir. Hikmat dapat diartikan sebagai wawasan dan kemampuan untuk menalar jauh ke depan melampaui alam kehidupan di dunia saja. Orang yang berhikmat memandang kehidupan dunia adalah satu kesatuan dengan kehidupan di akhirat kelak. Mereka memahami betul hakekat dari baik dan buruk, sehingga mereka tidak akan mengeksploitasi kehidupan dunia tanpa memikirkan akibatnya kelak di akhirat.

Bijaksana adalah wawasan dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan di dunia ini. Orang yang bijaksana mampu menganalisa akibat suatu tindakan, manfaat dan mudharatnya bagi orang lain (bangsa, masyarakat) maupun bagi diri mereka sendiri, tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka menengah, dan jangka panjang bahkan sesudah mereka tidak hidup di dunia ini lagi.

Dengan kata lain para pemimpin, termasuk didalamnya adalah para wakil rakyat, haruslah orang-orang yang bermoral, berilmu pengetahuan tinggi, dan punya wawasan intelektual yang lengkap. Para pemimpin dan wakil rakyat harus orang-orang pilihan yang terbaik dari yang diwakilinya. Mereka harus memiliki Hikmat Kebijaksanaan yang lebih unggul dari yang diwakili.

Pada dasarnya, seluruh nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila adalah termasuk di dalam Hikmat Kebijaksanaan ini. Nilai-nilai luhur itu adalah: nilai-nilai luhur agama di Sila 1, nilai-nilai luhur kemanusiaan di Sila 2, nilai-nilai pentingnya persatuan di Sila 3, nilai-nilai keutamaan dari demokrasi kerakyatan di Sila 4, dan pemahaman tentang keadilan sosial sebagai tujuan akhir dan pedoman arah bagi sila-sila sebelumnya di Sila 5.