Negara Ketuhanan

Kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata, ini semua umat beragama sangat meyakininya. Sedangkan kebenaran manusia adalah sangat relatif, dan hampir semua manusia menyadarinya, tentu saja dengan tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Yang menjadi masalah adalah bahwa semakin jarang orang yang membahas bagaimana cara untuk meningkatkan derajat kebenaran manusia agar mendekati kebenaran Tuhan, sehingga deviasi kebenarannya tidaklah terlalu jauh.

Ibaratnya cermin yang memantulkan cahaya matahari, semakin jernih cermin semakin terang cahaya yang dipantulkan, sebaliknya semakin kotor cermin semakin gelap cahayanya. Ini jelas terlihat pada para Nabi yang mempunyai kepribadian luhur sehingga mampu menjadi perantara turunnya kitab-kitab suci agama, yang menjadi penerang dan pedoman hidup manusia, termasuk sebagai acuan dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup.

Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dengan Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mempunyai dasar hukum UUD 45 yang mencantumkan "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa" di pembukaannya. Ini adalah pernyataan yang jelas bahwa Indonesia adalah Negara Ketuhanan, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan (civitas dei). Bahwa segala hukum yang berlaku harus sedekat mungkin dengan nilai kebenaran Tuhan, dan bahwa para pemimpin dan orang-orang yang menetapkan hukum adalah para penerima amanah dari Tuhan, dan kelak pasti akan diminta pertanggungjawabannya.

Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan di Tap MPR No. 3 Th 2000 adalah: UUD 45, Tap MPR, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Perda. Dengan prinsip Negara Ketuhanan di atas, maka setiap Peraturan Perundang Undangan harus dibuat sedekat mungkin dengan nilai kebenaran Tuhan. Dan sesuai dengan pemikiran di atas, maka agar kebenaran manusia bisa mendekati kebenaran Tuhan, sang manusia harus berkepribadian luhur, atau paling tidak mereka harus bisa menjaga kesucian dalam arti menjaga lahir, batin, pikir, perkataan, dan perbuatan dari hal-hal yang nista selama bertugas menetapkan Peraturan Perundang Undangan. Jika ini tidak dilakukan, maka produk yang mereka hasilkan pasti akan jauh dari kebenaran Tuhan, tidak akan membawa manfaat bagi rakyat, atau bahkan menjadi racun di masyarakat.

Hal serupa berlaku terhadap para pelaksana peraturan perundang undangan, dalam hal ini adalah pemerintah. Jika seluruh unsur pengelola negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif benar-benar bertindak atas nama Tuhan, maka rahmat Tuhan pasti akan diberikan berlimpah-limpah, dan membawa negara menuju kejayaan.

Pancasila sila 4

* 0 komentar:

Posting Komentar

*
__Toleransi__ __Wakil Rakyat__ __Hikmat Kebijaksanaan__
TOLERANSI VS TENGGANG RASA
Toleransi dan tenggang rasa mempunyai arti yang mirip. Akan tetapi dalam penggunaannya timbul pergeseran arti, sehingga kurang lebih menjadi seperti berikut: Toleransi adalah cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Tenggang rasa adalah cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita.



Baca selengkapnya >>
MENJAGA TRANSPARANSI DAN KOMUNIKASI
Menjaga transparansi dan komunikasi adalah penting sekali untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang bisa merugikan antara dua belah pihak.
Baca selengkapnya >>

Hikmat dan Kebijaksanaan mempunyai arti yang hampir sama, Hikmat lebih ke arah ketinggian level batin, sedangkan Bijaksana lebih ke arah ketinggian level berpikir. Hikmat dapat diartikan sebagai wawasan dan kemampuan untuk menalar jauh ke depan melampaui alam kehidupan di dunia saja. Orang yang berhikmat memandang kehidupan dunia adalah satu kesatuan dengan kehidupan di akhirat kelak. Mereka memahami betul hakekat dari baik dan buruk, sehingga mereka tidak akan mengeksploitasi kehidupan dunia tanpa memikirkan akibatnya kelak di akhirat.

Bijaksana adalah wawasan dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan di dunia ini. Orang yang bijaksana mampu menganalisa akibat suatu tindakan, manfaat dan mudharatnya bagi orang lain (bangsa, masyarakat) maupun bagi diri mereka sendiri, tidak hanya jangka pendek, tetapi juga jangka menengah, dan jangka panjang bahkan sesudah mereka tidak hidup di dunia ini lagi.

Dengan kata lain para pemimpin, termasuk didalamnya adalah para wakil rakyat, haruslah orang-orang yang bermoral, berilmu pengetahuan tinggi, dan punya wawasan intelektual yang lengkap. Para pemimpin dan wakil rakyat harus orang-orang pilihan yang terbaik dari yang diwakilinya. Mereka harus memiliki Hikmat Kebijaksanaan yang lebih unggul dari yang diwakili.

Pada dasarnya, seluruh nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila adalah termasuk di dalam Hikmat Kebijaksanaan ini. Nilai-nilai luhur itu adalah: nilai-nilai luhur agama di Sila 1, nilai-nilai luhur kemanusiaan di Sila 2, nilai-nilai pentingnya persatuan di Sila 3, nilai-nilai keutamaan dari demokrasi kerakyatan di Sila 4, dan pemahaman tentang keadilan sosial sebagai tujuan akhir dan pedoman arah bagi sila-sila sebelumnya di Sila 5.